Beranda > Artikel, CIO (Chief Information Officer) > PERAN, STRUKTUR DAN TUPOKSI GOVERNMENT CIO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERAN, STRUKTUR DAN TUPOKSI GOVERNMENT CIO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Indonesia sangat serius dalam  mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih dikenal dengan program-program e-Government. Terbukti, hampir diseluruh penjuru nusantara pemerintah daerah dari Kabupaten, Kota hingga Propinsi menerapkan program e-government sebagai starter awal dalam pemberdayaan teknologi informasi disetiap instansi dengan tujuan pemanfaatan teknologi bisa memberikan dampak positif tentang pencapaian target kerja yang lebih menghemat waktu dan biaya dari pada menggunakan perangkat manual.

Program e-Governmet sangat gampang diterima pada setiap lini Pemerntahan yang ada, tetapai sayangnya program ini tidak di tunjang dengan kemampauan dan keandalan sumber daya manusia (sdm) yang ada dilingkungan pemerintahan setempat. Sehingga program e-Government seperti jalan ditempat dan bahkan ada yang mengatakan program ini membutuhkan high cost tapi dalam penerapan selalu gagal ditengah jalan, akibat dari kurangnya sdm ataupun perhatian aparatur yang terkadang terbilang pesimis menyambuat era baru “e-Governmernt”.

Menghadapi situasi yang cukup “nelangsa” ini, akhirnya pemerintah pusat melalui Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) mewancanakan sebuah program pembentukan karakter yang professional dalam bidang teknologi informasi sekaligus menjawab tantanganan menyambut era baru dengan merealisasikan program profesi ataupun jabata Chief Informastion Officer  (CIO) dilingkungan pemerintahan Government CIO (GCIO) sejak tahun 2007 untuk mendongkrak tumbuh dan berkembangnya Pakar teknologi dalam sebuah instansi pemerintahan.

Menakar itu semua, GCIO adalah ujung tombak dalam membuahkan suatu karya yang ampuh dalam menggapai target kerja secara total dan optimal dalam menyelaraskan proses-proses pelayanan public dan administrasi pemerintahan dengan sebuah menu-menu system informasi dan aplikasi computer penompang dalam merajut sebuah system birokrasi dan pemerintah daerah.

1. Peran Government Chief Informasi Officer (GCIO) dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Konsep tentang Government CIO (GCIO) sudah berdampak luas dan telah dikenal dan dipratekan hampir diseluruh belahan dunia. Dilingkungan Asia-Pasifik misalnya, Forum APECTEL mendefenisikan peran GCIO dalam dua poin besar “

 

  • Enterprise leadership in infromastion and IT management and provision to support future projects for bussines value
  • Management of daily delivery of IT/IS services

Menurut APECTEL definisi dari peran GCIO perlu disesuaikan dengan kondisi lembaga-lembaga pemerintah di Indoensia, terutama dilingkungan pemerintah daerah. “enterprise leadership” harus bisa diterjemahkan sebagai kepemimpinan yang mencakup seluruh struktur perangkat daerah. “Information and IT management provision” memang mutlak harus dilakukan, jelas harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing  Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten. Hanya saja penyediaan infromasi dan teknologi informasi Komputer (TIK) tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tugas lembaga-lebaga pemerintah sebagai penyelengara layanan publik.

Disinilah peran GCIO yang sebenarnya, dimana GCIO tidak dapat dipisahkan dengan berbagai rencana ataupunrancangan pemerintah untuk menerapakan program e-government disemua lini perangkat pemerintahan daerah khususnya di Indonesia.

Jika kita telaah lagi, program e-government yang telah digaung gadangkan selama ini masih dalam konteks “mulai mengenal” pemanfaatan sebuah aplikasi teknologi informasi untuk berbagai kegiataan penyelenggaraan pemerintahan.

Terbukti, pemanfaatan TIK dalam tatanan kepemerintahan masih berkutat pada pengembangan website, pengembangan system-sistem informasi, pembangunaan jaringan computer dan koneksi internet, serta pelatihan SDM dalam bidang TIK.

Tidak dipungkiri, semua yang telah dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan diberbagai kabupaten/kota menyangkut permasalahan diatas memang sudah mengara kepada implementasi e-government, tetapi jelas itu semua tidak cukup. Perlu adanya “perekat” yang mampu mensinergikan itu semua sehingga TIK tidak lagi dingaap sebagai enabler untuk menuju kepada hal yang lebih baik.

Implementasi TIK harus disertai dengan penyelarasan tujuan dan sebuah system birokrasi yanga ada. Hanya satu kata yaitu “reformasi system birokrasi” sebagai sebuah upaya dalam mengefektifkan implementasi TIK. Disinilah nantinya peran GCIO akan dipertaruhkan sebagai “agent of change” menjadi promoter perubahan, menetapkan arahan dan kebijakan, mengesekusi, serta mengevaluasi berbagai program yang terkait dengan implementasi TIK.

Untuk itu perlu diperjelas lagi apa sich peran GCIO di Indonesia dalam mengimplemetasikan TIK di pemerintahan Kabupaten/Kota :

 

  1. Penyusun Strategi TIK

Tahap awal pembangunan e-Government  seperti yang diamanahkan dalam undang-undang no. 3/2003. Menurut Bank Dunia, pemanfaatan TIK dalam egovernment harus bisa melahirkan transformasi relasi anatara pemerintah dengan warga, anatara pemerintah dengan dunia usaha, dan anatara sesama lembaga pemerintah sendiri. Tugas GCIO adalah untuk menformulasikan tiga hal fundamental tersebut, sehingga nantinya bisa diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

 

  1. Promotor Penyelarasan proses-proses bisnis/birokrasi

Pemanfaatan Tim secara total perlu pendekatan top-down agar keselarasan antara keduanya bisa tercapai. Penyelarasan TIK dengan system  birokrasi (struktur, mekanisme kerja, tupoksi, dan lain sebagainya). GCIO pada posisi strategis (misalkan setingkat SEKDA, Asisten ataupun Kepala Dinas) dapat mengembankan peran sebagai promotor dan inisiator bagai penyelarasan ini.

 

  1. Promotor Manajemen Solusi TIK

Seorang GCIO harus dapat melihat bagaimana TIK memberikan solusi terhadap maslaah-masalah yang dihadapi. Sebagai seorang promotor untuk solusi TIK, GCIO harus mampu mendefenisikan tujuan dan sasaran solusi yang nantinya bisa diimplementasikan  baik dalam strategi pengembangan dan opraasionalnya, dan berbagai tahapan-tahapan yang harus dijalankan.

 

  1. Penentu Kebuntuan TIK

GCIO diharapkan bisa memcahkan kebuntuan dan kebekuan yang ada dalam instansi pemerintah dalam kebutuhan akan sarana-sarana (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan data) dengan memanfaatkan prinsip efesiensi dan efektifitas sehingga nantinya kebutuhan tersebut bisa lebih terukur dalam memperhitungkan alokasi dan pemakaian bersama di setiap lembaga, instansi yanga da dalam pemerintahan di daerah.

 

  1. Perancang Anggaran TIK

Seorang GCIO juga harus dituntut mampu merancang kebutuhan dan anggaran TIK secara tepat guna.

 

 

  1. Pengelola Operrasional Sistem dan Teknologi Informasi

Pada tataran operasional, GCIO diperlukan untuk menjamin operasional system dan teknologi infromasi agar bisa berjalan dengan baik.

 

  1. Penilai Kinerja TIK

Implementasi TIK perlu ada monitoring dan penilaiannya untuk berbagai kepentingan. Untuk kepentingan Audit, penilaian kinerja dilakukan  untuk mengetahui kelayakan implementasi dengan anggaran. Untuk kepentingan pengembangan dan penyempurnaan, evaluasi kinerja dapat memberitahu aspek-aspek apa saja yang perlu mendapatkan perhatian. GCIO harus dapat menjadi promotor maupun eksekutor dalam evaluasi kinerja TIK.

 

Untuk ketujuh peran GCIO tersebut adalah bagaimana mendefenisikan posisi GCIO pada struktur organisasi pemerintah daerah, menentukan tupoksinya dan kompetensi yang diharapkan dan menyiapkan SDM yang energik untuk membantu tugas-tugas dari GCIO dimana peran yang dituntut memerlukan kapabilitas koordinasi fungsional dan teknis operasionalnya.

 

2. Pendekatan Struktural dalam Mengakomodasikan Profesi GCIO di Indonesia

 

Peran-peran GCIO dalam implemntasi program-program pemanfaatan TIK bisa terlaksana dengan efektif : perencanaan, koordinasi dan pelaksaanaan (eksekusi). Kapabilitas-kapabilitas ini harus diletakan dalam struktur organisasi pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) no. 41 tahun 27 mengatur tentang organisasi perankat daerah. Secara garis besar, struktur organisasi perangkat daerah dapat digambarkan seperti  Gambar 1 :

ada 3 jenis peran GCIO yang menuntut posisi – posisi structural yanag berbeda.

  • Jenis peran strategik, yang berurusan dengan visi, misi dan strategi TIK yang diturunkan dari visi, misi dan strategi pemerintah daerah. Jenis peran ini juga bertanggungjawab atas keselarasan implementasi TIK di seluruh daerah dengan strategi TIK yang bersifat nasional.
  • Jenis peran koordinatif, yang berurusan dengan perencanaan program-program TIK dan berbagai bentuk koordinasi yang diperlukan.
  • Jenis peran pelaksana (eksekutor), yang bersifat sektoral dan spesifik dalam sebuah dinas atau lembaga teknis daerah.

Ketiga kebutuhan jenis peran GCIO tersebut di atas diakomodasi dengan posisi-posisi struktural yang ditunjukkan pada Gambar 2. Usulan seperti pada Gambar 2 diajukan dengan dasar pemikiran untuk lebih memperkuat penetrasi inisiatif pengembangan TIK melalui fungsi-fungsi organisasi yang sudah ada saat ini. Dengan melekatkan fungsi pengelolaan informasi pada tupoksi perangkat daerah, diharapkan bisa terjadi asimilasi yang selaras antara TIK dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Posisi Asisten Sekda bidang Administrasi dan Informasi membawa jenis peran GCIO strategik. Dengan eselon 2, Asisten Sekda memiliki kewenangan yang setara dengan posisi Kepala SKPD (Dinas), tetapi memiliki otoritas Sekretariat Daerah untuk mengarahkan dinas-dinas yang ada.

Tugas Asekda Adm&Informasi adalah membantu kepala daerah dalam menyusun visi, misi, strategi, dan kebijakan TIK daerah dan mengkoordinasikannya dengan dinas-dinas dan lembaga teknis daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Asekda Adm&Informasi melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  • Menyusun visi, misi, strategi, dan kebijakan TIK pemerintah daerah
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi TIK di dinas dan lembaga teknis daerah
  • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan TIK pemerintah daerah
  • Membangun IT governance di daerah dan menjamin pelaksanaannya secara efektif
  • Membina aparatur daerah yang terkait dengan implementasi TIK

Posisi kedua adalah Bidang Perencanaan TIK di bawah instansi Bappeda. Bidang ini diusulkan untuk mengakomodasi kebutuhan perencanaan program-program implementasi TIK yang diselaraskan dengan program-program pembangunan daerah yang lain. Kepala Bidang Informasi Bappeda adalah GCIO dengan fokus jenis peran perencanaan dan koordinasi.

Secara umum tugas Bidang Perencanaan TIK Bappeda adalah melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan TIK daerah. Kebijakan-kebijakan perencanaan di bidang TIK ini mengimplementasikan arahan-arahan kebijakan makro yang dibuat oleh Asekda Adm&Informasi. Ciri koordinatif, selaras, dan sinergis harus mewarnai kebijakan perencanaan operasional ini. Hal-hal yang dicakup antara lain sebagai berikut:

  • Kebutuhan sarana dan fasilitas sistem dan teknologi informasi
  • Program-program pengembangan sarana dan fasilitas sistem dan teknologi informasi sebagai solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi
    • Standar dan mekanisme pertukaran data dan informasi antar lembaga daerah
    • Anggaran pembangunan sistem dan teknologi informasi

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perencanaan TIK Bappeda melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  • Merumuskan kebijakan perencanaan TIK di daerah yang diturunkan dari visi, misi, strategi, dan kebijakan TIK daerah
  • Mengkoordinasikan perencanaan pengembangan sistem dan teknologi informasi secara koordinatif, selaras, dan sinergis
  • Mengevaluasi usulan-usulan pengembangan TIK sektoral (dari dinas dan lembaga teknis) dan menyelaraskannya dengan kebijakan perencanaan TIK daerah

Posisi terakhir adalah Subbidang TIK pada dinas dan lembaga teknis daerah. Unit Subbidang TIK adalah unit sektoral yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan perencanaan TIK daerah menjadi program-program implementasi TIK di masing-masing dinas atau lembaga teknis daerah. Urusan TIK ditempatkan di bawah Sekretariat untuk mengakomodasi sifat koordinatif dari tugas-tugas yang dijalankan.

Menurut PP 41/2007, tugas Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Subbidang TIK bertugas mengusulkan, mengadakan, dan menjalankan program-program pemanfaatan TIK yang mendukung tugas dinas yang menaunginya. Program-program yang diusulkan harus sejalan dengan kebijakan perencanaan TIK daerah yang dibuat oleh Bidang Perencanaan TIK Bappeda, sehingga koordinasi antara dua unit ini pada saat pengusulan program (dan anggaran) menjadi mutlak diperlukan.

Subbidang TIK menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  • Mengkoordinasikan kebutuhan dan usulan program pengembangan TIK di lingkungan dinas atau lembaga teknis yang menaunginya
  • Merumuskan kebijakan teknis untuk pemanfaatan TIK sesuai dengan lingkup tugas dinas atau lembaga teknis yang menaunginya
  • Mengusulkan program dan kegiatan dalam rangka pemanfaatan TIK, dengan memperhatikan arahan kebijakan perencanaan sistem dan teknologi informasi daerah
  • Mengoperasikan dan memelihara sarana dan fasilitas sistem dan teknologi informasi di lingkungan dinas atau lembaga teknis yang menaunginya

GCIO pada tingkat ini adalah Kepala Subbidang TIK di dinas atau lembaga teknis daerah. Bidang tugasnya bersifat manajemen operasional, dan mencakup perencanaan dan pengusulan program, eksekusi program, operasional, dan evaluasi program/kegiatan.

 

Referensi Tulisan : http://www.mti.ugm.ac.id/~lukito/CommService/PP_GCIO.doc

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: