Beranda > Berita, Peristiwa, www.sumbaronline.com > Dinilai Langgar KEJ, Wako Fauzi Bahar Adukan Harian Interpos ke Dewan Pers

Dinilai Langgar KEJ, Wako Fauzi Bahar Adukan Harian Interpos ke Dewan Pers

Fauzi Bahar Wako Padang
Padang, SO–Dinilai telah melakukan pelanggaran Undang- undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M.Si mengadukan Koran Harian Interpos Padang ke Dewan Pers di Jakarta.
Surat pengaduan dengan No.180.20/Huk.Pdg/2012, tanggal 27 Januari 2012 telah disampaikan ke Dewan Pers di Jakarta tanggal 30 Januari 2012, dengan perihal pengaduan dan mohon kajian terhadap pemberitaan Koran Interpos terbitan Padang. Dan juga melalui surat No.180.67/Huk-pdg/2012, tertanggal 3 Maret 2012.
Sejak terbit awal Januari sampai Februari  2012 koran tersebut selalu memberitakan yang tidak berimbang, telah menghakimi, tidak melakukan konfirmasi terhadap hal-hal yang disajikannya, terutama menyangkut Walikota H. Fauzi Bahar dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Sampai Februari 2012 ada sekitar 61 pemberitaan terhadap diri Walikota Fauzi Bahar yang dinilai melanggar KEJ. Antara lain pemberitaan yang dikadukan ke dewan pers dengan judul “Ketua DPD Pekat IB Marwan P, Penjarakan Fauzi Bahar dan Kroninya”, yang mengupas tentang pembangunan Pusat Perbelanjaan Sentral Pasar Raya (SPR) Padang, ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Padang H. Ali Basar, SH, MM dan Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos kepada pers, hari ini, Minggu (4/3).
Berita tersebut dinilai tendensius, tidak berdasar, fitnah, menghakimi dan tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Walikota Fauzi Bahar, dan dinilai melakukan pembentukan opini masyarakat yang salah, dan begitu juga  dengan 61 pemberitaan lainnya yang tanpa konfirmasi, lebih banyak memberikan opini salah.
Pihak Pemko Padang atas nama Walikota Padang Fauzi Bahar telah beberapa kali memberikan hak jawab, tetapi tidak diturunkan secara lengkap terhadap semua yang diberikan hak jawab, malah memberikan komentar hak jawab dan mengulang- ulang pemberitaan yang sama. Disini Pemko Padang menilai ada maksud- maksud tertentu oleh Harian Interpos atas pemberitaan tersebut, ujar Ali Basar.
Untuk mengkaji lebih dalam tentang pemberitaan yang dibuat Harian Interpos tersebut, Dewan Pers telah melakukan pertemuan dengan pihak Pemko Padang dan pihak Harian Interpos Padang, di Hotel Pangeran Beach Lolong Padang, Sabtu (3/3).
Pihak Dewan Pers diwakili Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibiyo bersama Leo Batubara, Ismanto dan Samsuri. Pihak Harian Interpos dihadiri Pimpred Syafrizal Koto dan 2 orang unsur  redaksi.
Sedangkan dari Pemko Padang diikuti Kepala Dinas Kominfo Padang Ali Basar, Kepala Inspektorat Nasir Achmad, Kabag Hukum Andri Yulika, Vidal,  Kabid Humas Richard dan dua pengacara Pemko Padang.
Dari mediasi Dewan Pers tersebut, terungkap ada 43 pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik dan UU No.40/1999 Tentang Pers. Namun sudah ada beberapa berita yang sudah diturunkan hak jawabnya. Tetapi  masih ada 27 pemberitaan yang harus diturunkan hak jawabnya.
Dalam mediasi dengan Dewan Pers itu, pihak Harian Interpos mengakui kesalahannya melanggar kode etik jurnalistik dalam penyajian pemberitaannya. Bersedia minta maaf dan memberikan hak jawab pada Koran Harian Interpos sebanyak tiga halaman, untuk satu kali penerbiatan, jelas Ali Basar.
Namun  Walikota Padang Fauzi Bahar tidak bersedia, tetapi mengharapkan kepada Dewan Pers agar pihak Koran Interpos memberikan ucapan minta maaf selama 30 hari pada 5 media harian terbitan Padang, di halaman pertama. Disamping ucapan minta maaf di Koran interpos bersangkutan.
Selain itu juga ada tuntutan Walikota Padang yaitu, tentang badan hukum penerbitan Interpos sesuai dengan pasal ayat 9 ayat 2 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, karena di box media itu tidak tercantum siapa penanggungjawabnya.
Sehubungan dengan itu Walikota Fauzi Bahar mengharapkan Dewan Pers merekomendasikan mengadukan Harian Interpos ke pihak kepolisian, karena telah memenuhi unsur pasal 18 ayat 3 UU N0.40/tahun 1999. Permasalahan ini masih dalam penanganan atau mediasi Dewan Pers.
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: